FORKAMDA – Membangun Sinergitas Antara UPI BS dan Kamda

UPI BS dan Kamda sedang berdiskusi permasalahan Ormawa, Sabtu (25/10)

Bandung, UPI.

            Dalam berorganisasi salah satu hal yang terpenting adalah perihal korelasi dan koordinasi, dimana kita harus bisa bersinergi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya. Begitupun halnya dengan UPI dan Kampus Daerah (Kamda). Agar hubungan antar ormawa tetap harmonis, perlu diadakan pertemuan rutin untuk berdiskusi terkait perkembangan dan permasalahan yang ada pada masing-masing pihak. Atas dasar tersebut, MPM REMA UPI sebagai lembaga yudikatif tertinggi berinisiatif mengadakan Forum Kampus Daerah (Forkamda) pada hari Minggu, 25 Oktober 2014 bertempat di kampus UPI Bumi Siliwangi, pukul 09.00 – 18.00 WIB.

            Acara yang bertujuan membangun sinergitas antar ormawa tertinggi di UPI dan Kamda ini dihadiri oleh perwakilan dari BEM REMA UPI, DPM REMA UPI, MPM REMA UPI, FK UKM UPI, serta ormawa tingkat kampus daerah yaitu Kamda Tasikmalaya, Kamda Serang, Kamda Cibiru, Kamda Purwakarta, dan Kamda Sumedang. Setelah dimulai dengan perkenalan masing-masing ormawa, acara dilanjutkan dengan diskusi terkait permasalahan yang ada pada tiap Kamda dengan penawaran solusi yang bisa dilakukan dari pihak UPI Bumi Siliwangi (UPI BS).

            Secara garis besar, terdapat beberapa masalah yang terdapat pada tiap Kamda, diantaranya:

1.     Pengelolaan IUK di Kamda yang belum jelas koordinasinya dengan UPI BS.

2.  Pelayanan dan koordinasi yang dirasa masih kurang memuaskan antara UPI BS dengan Kamda (Ex: Program Temu Civitas Akademika – TCA, Advokasi, dan lain sebagainya)

3.   Penamaan pimpinan yang masih berbeda-beda di tiap Kamda (Presiden, Gubernur, Ketua BEM, dll)

4.      Permasalahan eksistensi HIMA dan MPM di Kamda.

5.      Belum adanya sanksi yang jelas terkait pelanggaran konstitusi maupun UU.

6.      Belum adanya mekanisme yang jelas terkait pembuatan peraturan daerah (Perda).

Mekanisme pemilu yang belum sama dari tiap Kamda dengan UPI BS.
 

Diskusi terbuka antara UPI BS dan Kamda di Gd. FPMIPA-C (25/10)

Sebagian dari permasalahan tersebut merupakan cerita klasik yang selalu diangkat setiap tahunnya, terutama masalah dana. Hal ini merupakan salah satu poin sensitif yang perlu pembahasan lebih lanjut. Karena itu, dalam forum ini didapatkan beberapa kesepakatan untuk menindaklanjuti beberapa masalah yang telah diangkat, yaitu:

A.  Terkait pengelolaan IUK, hal ini perlu ditindaklanjuti dalam hal review UU Keuangan. Beberapa pihak merasa keterlibatan mereka dalam pembuatan UU tersebut masih sangat kurang. Karena itu, perlu ditetapkannya mekanisme usulan RUU dan juga perubahan UU yang baku. Untuk mencapai hal tersebut memang tidak akan mudah. Adapun langkah yang dapat dilakukan sementara ini, pertama setiap ajuan RUU dapat melalui eksekutif dengan diwakili oleh Presiden Mahasiswa (Presma) agar kemudian diteruskan draftnya kepada DPM untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya terkait perubahan UU, langkah awal yang harus dilaksanakan adalah Hearing DPM, dimana DPM REMA UPI akan mengumpulkan beberapa pihak (termasuk DPM Kamda) agar dapat berkumpul dan bertukar pendapat sehingga perihal UU keuangan ini dapat lebih disempurnakan di periode selanjutnya.

B.   Terkait koordinasi UPI BS dan Kamda, perihal TCA akan diselesaikan kemudian sembari menungggu kabar dari Kamda Serang sebagai tuan rumah selanjutnya. Kemudian terkait permasalahan fasilitas dan respon dari pihak lembaga Kamda Serang yang masih kurang, sebaiknya diadakan audiensi antara direktur Kamda dengan mahasiswanya. Hal ini selanjutnya akan dibantu juga oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) REMA UPI agar dapat dibicarakan lebih lanjut kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan untuk memfollow up kegiatan TCA di Kamda Serang tersebut. Lalu untuk diskusi yang rutin terhadap semua Kamda, mungkin sementara dapat melalui grup facebook terlebih dahulu karena faktor jarak dan waktu yang sulit untuk bertatap muka secara langsung.

C. Terkait penamaan pimpinan dan juga keberadaan HIMA dan MPM di Kamda yang masih dipermasalahkan, setelah ini akan dilaksanakan kembali pencerdasan di Kamda yang akan dilaksanakan oleh BEM dan DPM REMA UPI untuk memberikan pemahaman terhadap aturan perundang-undangan. Dengan begitu diharapkan semua frame dari mahasiswa UPI BS dan Kamda dapat disamakan sehingga tidak akan ada lagi kerancuan terhadap hak-hak dan kewajiban antara setiap ormawa yang ada.

      Kesepakatan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh setiap perwakilan yang ada, yaitu MPM REMA UPI, BEM REMA UPI, DPM REMA UPI, FK UKM, dan delegasi dari Kamda Tasikmalaya, Kamda Cibiru, Kamda Purwakarta, Kamda Serang, dan Kamda Sumedang.

Penandatanganan kesepakatan oleh Presiden BEM REMA UPI, Achmad Faqihuddin (25/10)

Akta kesepakatan antara UPI BS dan Kamda (25/10)

Dengan ditandatanganinya surat pernyataan tersebut oleh semua pihak yang ada, maka komitmen ini akan dilaksanakan secara bersama-sama, baik UPI BS maupun Kamda. Kedepannya, semoga pihak-pihak ini bisa terus bersinergis untuk mewujudkan UPI Gemilang dalam pemilu selanjutnya. (M. Ginanjar Eka Arli)